Pramono Anung Wacanakan Pegawai Swasta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Pekan, Begini Reaksi Pekerja

DISINIAJA.CO – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali menjadi sorotan usai menggulirkan wacana baru terkait kebijakan transportasi.

Setelah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, kini Pramono Anung berencana menerapkan aturan serupa bagi pegawai swasta.

Mengutip dari berbagai sumber, Pramono mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengurai kemacetan sekaligus menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Transportasi umum yang dimaksud meliputi KRL, MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga angkutan umum reguler lainnya.

“Kami sedang mendalami wacana ini agar bisa diterapkan secara adil dan efektif. Banyak perusahaan swasta juga sudah menyatakan dukungannya,” ujar Pramono Anung dalam sebuah pernyataan belum lama ini.

Namun, seperti halnya kebijakan baru lainnya, wacana ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya dari kalangan pekerja swasta.

Alif, salah satu pekerja swasta yang merantau ke Jakarta, menyambut baik wacana ini. Ia mengaku sudah terbiasa menggunakan transportasi umum karena belum memiliki kendaraan pribadi.

“Menurut saya, ini bagus banget. Bisa bantu kurangi macet dan juga mengurangi emisi,” katanya.

Meski begitu, ia menyarankan agar jadwal penggunaan transportasi umum untuk pegawai swasta tidak disamakan dengan ASN. “Kalau ASN hari Rabu, mungkin swasta bisa hari Kamis atau hari lain, supaya tidak terlalu padat,” tambahnya.

Tanggapan serupa juga datang dari Putra, seorang karyawan swasta lainnya. Ia mendukung rencana tersebut namun menekankan pentingnya evaluasi.

“Perlu dipetakan juga titik-titik padat yang akan terdampak. Jangan sampai niat baik ini malah menyulitkan pekerja yang tinggal jauh dari akses transportasi umum,” ujarnya.

Dukungan dari beberapa perusahaan swasta menjadi modal penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mematangkan wacana ini.

Namun demikian, implementasi di lapangan membutuhkan perencanaan matang, termasuk insentif bagi perusahaan dan pekerja yang patuh, serta perluasan jangkauan dan kenyamanan moda transportasi publik.

Jika kebijakan ini diterapkan, maka Jakarta bisa menjadi pionir kota metropolitan yang berhasil mengubah budaya transportasi masyarakat secara bertahap.

Apakah ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk kemacetan dan polusi Ibu Kota? Waktu yang akan menjawab.